Take a fresh look at your lifestyle.

Ryamizard Ryacudu Mengutarakn Tidak Baik Memaksa Rakyat Kalau Memang Tidak Ada Bukti

Ryamizard Ryacudu Mengutarakn Tidak Baik Memaksa Rakyat Kalau Memang Tidak Ada Bukti  РMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memperingatkan tidak bisa ada pergerakan di luar konstitusi yg mendelegitimasi hasil Pemilihan presiden 2019 yg diputuskan KPU, seperti people power. Ryamizard mohon pihak yg rasakan dicurangi di Pemilu buat memberikan bukti.

” Gak bisa (ada penggerakan massa seperti people power) , kita negara hukum, ” tutur Ryamizard kala dijumpai di daerah CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019) .

Ryamizard lalu memperingatkan, tidak baik memaksakan rakyat kalau memang tidak ada bukti kebohongan pemilu.

” Memaksa-maksa gak baik ya. (Ada yg menyebutkan) ‘Kami bakal menuntut, sebab terdapat banyak kecurangan’, KPU menyebutkan, ‘mana kebohongan? Menunjukkan, ” tuturnya.

Menurut Ryamizard, kalau memang dapat di buktikan ada kebohongan di Pemilu jadi hal semacam itu bisa ditempuh dengan arah hukum.

” Jangan sampai maksa-maksa rakyat. Jika ada bukti, silakan (tempuh arah hukum) , ini negara hukum, ” ujarnya. Awal kalinya dikabarkan, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberitahukan serta menyerahkan tersedianya pendapat kebohongan di mode kabar kalkulasi suara (situng) KPU. Laporan ini punya tujuan mengharap Bawaslu hentikan proses situng KPU.

” Team relawan IT Prabowo-Sandi ini hari ada di Bawaslu buat memberitahukan tersedianya pendapat kebohongan yg dilaksanakan oleh pihak spesifik dalam soal ini ialah IT, mode IT di KPU, ” tutur Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5) .

Ada 73. 715 pendapat kebohongan dari sample 477. 021 TPS yg diberikan BPN terhadap Bawaslu. Mustofa menyebutkan keseluruhan kebohongan meraih 15, 4 %.

Disamping itu Bawaslu bakal mengadakan sidang pendahuluan atas laporan itu pada Senin 6 Mei 2019. ” Ada dua laporan dari BPN ke kami. Pertama berkaitan dengan situng serta ke dua berkaitan dengan instansi survey quick count. Ini sedang kami tekuni, kita kaji, kelak hari Senin kami bakal kerjakan sidang ajudikasi dengan ketetapan pendahuluan, ” kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5)

You might also like